Lamongan, arekpantura.com – Sekolah yang berkualitas, tentunya menjadi harapan bagi semua wali murid. Harapan tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) ataupun DAK (Dana Alokasi Khusus). Dua sumber dana utama dari APBN tersebut digunakan salah satunya untuk pengadaan bahan ajar, termasuk LKS.
Ironisnya, di lembaga sekolah muhammadiyah, seluruh lembaga mulai dari SD, SLTP, hingga SLTA diwajibkan untuk membeli LKS sekaligus buku paket yang setiap tahunnya berubah.
Salah satu wali murid, K-S, menyesalkan praktik tersebut. Menurutnya pemerintah pusat telah melakukan segala upaya untuk meringankan beban rakyat sehingga anak-anak mereka bisa menerima pendidikan yang layak.
“Bukannya saya keberatan dengan pembelian LKS dan Buku Paket ini. Saya hanya mencoba menyuarakan keprihatinan kebanyakan wali murid,” ungkap KS, kamis (2/10/25).
Di SD Muhammadiyah Sidoharjo Lamongan misalnya, lanjut KS, setiap siswa diwajibkan untuk membeli LKS dengan biaya sendiri, sekaligus harus membeli buku paket yang setiap tahunnya berganti sehingga tidak bisa meminjam bekas kakak kelasnya.
“Bahkan ada siswa yang selama dua bulan tidak diberi LKS lantaran belum bisa membayarnya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini tidak mencerminkan akhlaq Muhammadiyah dan lebih pada menkomersialkan lembaga sekolah,”tandasnya.
Tidak hanya itu, masih menurut KS, di sekolah tersebut terkesan milik pribadi bukan milik organisasi besar sepert Muhammadiyah. Pasalnya, yang menjabat sebagai kepala sekolah, Laila Saniya Maghfiroh tidak memiliki peran apapun lantaran semuanya dikendalikan oleh mantan Kasek sebelumnya, Anang Dwi Bagus Kridawahana yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri.
“Apa di jajaran Muhammadiyah tidak ada orang pintar lagi sehingga harus seperti itu. Ironisnya, Pak Anang sendiri masih memimpin rapat wali murid meski bukan lagi kepala sekolah, bahkan dengan lantang Ia mengatakan jika memang benar Kepala Sekolah itu anaknya, tapi semua yang memikirkan konsep serta mendatangi acara ke luar lembaga adalah dirinya,” jelasnya.
Meskipun, lanjut KS, beredar kabar praktik tersebut diterapkan di SD Muhammadiyah lantaran donator terbesar adalah keluarga Elresas, sebuah keluarga pengusaha di Kota Lamongan.
“Kalau memang SD Muhammadiyah Lamongan memiliki donatur besar seperti Elresas, mestinya hal itu akan meringankan beban wali murid. Sebaliknya, saat ini semua sumbangan sekolah justru dinaikkan menjadi Rp. 300 ribu per bulan. Bahkan kemarin saat rapat wali murid, Pak Anang mengatakan jika seluruh siswa mulai kelas 1 hingga kelas 6 wajib menabung sebesar Rp. 200 ribu yang salah satunya untuk biaya Study Banding ke Malaysia.” Tegas KS.
Sejak kepemimpinan SD Muhammadiyah di bawah kendali Anang Dwi Bagus Kridawahana, memang pembangunan berkembang dengan pesat, sejumlah lahan dibebaskan. Namun semua itu memiliki konsekwensi yang cukup besar bagi wali murid. Salah satunya adalah semakin tingginya biaya pendidikan di lembaga tersebut.
“Siapa yang tidak bisa kalau untuk membangun biayanya dibebankan kepada Wali Murid dengan menaikkan sumbangan sekolah yang cukup signifikan. Bahkan, dalam rapat saat itu Pak Anang juga mengungkapkan jika uang BOS yang diterima oleh pihak sekolah juga digunakan untuk membangun sehingga Buku Paket dan LKS yang mestinya gratis harus dibebankan lagi kepada Wali Murid.” Terang KS.
Semua orang menginginkan lembaga sekolah maju, tapi mestinya kemajuan tersebut tidak lantas dibebankan kepada wali murid. Sebab, tidak semua wali murid memiliki kemampuan yang sama, dan jangan sampai nantinya lembaga sekolah muhammadiyah hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sementara masyarakat biasa tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu di lembaga yang didirikan oleh K.H. Muhammad Dahlan tersebut.
“Saya bicara seperti ini bukan berarti saya tidak senang dengan Muhammadiyah. Saya orang Muhammadiyah, Saya dibesarkan dan dididik dengan pola pikir Muhammadiyah, bahkan Bapak saya pada tahun 60-an adalah pendiri ranting muhammadiyah di kampung yang saat itu tidak mudah penuh dengan tantangan bahkan ancaman fisik hingga nyawa. Kecintaan saya dengan Muhammadiyah saya buktikan dengan menyekolahkan empat anak saya di lembaga muhammadiyah mulai Play Group, TK, SD, SMP, SMA, semuanya saya sekolahkan di lembaga Muhammadiyah.” Jelas KS.
Bukan kebencian, lanjut KS, semua ini tak lebih hanya bentuk kecintaannya terhadap lembaga muhammadiyah. Dirinya berharap kehadiran muhammadiyah dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama yang oleh Allah ditempatkan pada posisi yang belum berkecukupan.
“Semua ini, jangan dianggap sebuah kebencian, tapi sebuah koreksi yang mestinya direnungkan oleh seluruh warga Muhammadiyah terutama oleh mereka yang diberikan kesempatan menentukan kebijakan khususnya di wilayah lamongan.”pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan yang sekaligus Ketua PDM Lamongan, Shodikin, seolah tidak bersedia memberikan tanggapan apapun dan justru melimpahkan hal tersebut kepada pihak lain.
“Kalau terkait lembaga sekolah Muhammadiyah langsung saja menemui pak Sa’id selaku Ketua Dikdasmen. Kalau nanti pak Sa’id nya tidak ada bisa menemui Pak Darsam.” Jawab Shodikin singkat, selasa (23/9/25).
Pada hari yang sama, arekpantura.com lantas mendatangi Kantor Dahwah PDM yang berada di Jl. Lamongrejo Lamongan dan ditemui oleh Darsam. Namun sayang, Darsam sendiri tidak bisa berbicara banyak lantaran beralasan terburu-buru ada ada urusan dan memberikan nomor telefon Sa’id.
Ironisnya, setelah meminta konfirmasi melalui pesan singkat Whattsapp, nampak pesan yang dikirimkan oleh arekpantura.com masuk, namun selang beberapa saat nomor arekpantura.com diblokir oleh ketua Dikdasmen PDM Muhammadiyah tersebut.
