Lamongan, arekpantura.com – Proyek BBWS-HK (Balai Besar Wilayah Sungai) dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang berada Di Desa Keyongan Kecamatan Babat, Lamongan adalah sebuah proyek untuk mendukung Ketahanan Pangan agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang berada di pedesaan.
Sejatinya, proyek tersebut amatlah bermanfaat bagi masyarakat setempat. Namun sayang, dalam praktik pengerjaannya dilakukan oleh Kepala Desa.
“Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, jelas disebutkan jika melarang kepala desa untuk menjadi pelaksana proyek,”ungkap Khoirul dari Lembaga Investasi Negara (LIN), rabu (1/10/25).
Jika kepala desa, lanjut Khoirul, melakukan pengadaan bahan bangunan dari usahanya sendiri dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mendahulukan kepentingan Umum. Karena setiap pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat.
Kepala desa seharusnya menghindari segala bentuk keterlibatan langsung pelaksana proyek BBWS-HK. Pengadaan bahan bangunan seharusnya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku untuk proyek tersebut.
“Akan tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumur Genok Kecamatan Babat Lamongan Supaat. Bahkan dirinya dengan terang-terangan mengakui jika proyek yang ada di Desa Keyongan adalah dirinya yang menyuplai materialnya.”imbuh Khoirul.
Terkait siapa pelaksana proyek Proyek BBWS-HK adalah Kades Supaat, dikuatkan oleh pengangkut batu yang digunakan untuk proyek.
“Batu belah untuk proyek yang berada di Desa Keyongan ini milik Pak Kades Supaat,”jawab A-R, sopir armada yang mengangkut batu belah.
Terkait hal itu, Kepala Desa Supaat sendiri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui jika armada yang mengangkut batu belah untuk proyek di Desa Keyongan adalah miliknya.
“Armada hanya 3 saja kok,” jawab Kades Supaat singkat.
