Lamongan, arek pantura – Suara protes nelayan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, semakin lantang. Mereka mengultimatum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) untuk segera menghentikan sementara proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Brondong yang dikerjakan CV. Putra Kembar, jum’at (8/8/25).
Ketua Rukun Nelayan Desa Sedayu Lawas, M. Ali Fauzi mengungkapkan jika alasan nelayan jelas, lantaran proyek ini dikerjakan tanpa sosialisasi resmi, menutup akses vital keluar-masuk perahu, mengganggu kegiatan sandar serta bongkar muat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir.
“Kami mewakili seluruh nelayan di Brondong, sangat kecewa atas sikap Dishub Jatim dan kontraktor yang dinilai mengabaikan hak nelayan,” ungkap Ali Fauzi.
Akibat proyek tersebut, lanjut Ali Fauzi, akses perahu nelayan ditutup tanpa pemberitahuan. Bahkan merasa dilangkahi, mata pencaharian nelayan langsung terancam.
“Hentikan proyek ini sampai ada penjelasan resmi dan kesepakatan dengan warga,” tegasnya.
Aksi protes yang dilakukan nelayan membuat pihak pengembang berjanji akan menggelar sosialisasi. Namun, warga menilai janji itu harus segera dibuktikan di lapangan, bukan sekadar retorika.
Sementara itu, Kasatpol Airud Lamongan, AKP I Nyoman Ardita, S.H., M.H., yang saat itu juga berada di lokasi proyek berusaha untuk menenangkan para nelayan yang telah terpicu emosi. Dirinya mengaku hanya mengetahui sebatas izin masuk awal sebelum proyek berjalan.
“Selepas itu saya tidak tahu perkembangannya,” ujarnya singkat.
Berdasarkan data papan proyek, pembangunan Pelabuhan Brondong bernilai Rp 9,73 miliar, bersumber dari APBD 2025, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender sejak 15 Mei 2025.
Nelayan menegaskan, bila Dishub Jatim terus berdiam diri dan proyek tetap berjalan tanpa solusi, maka aksi protes akan ditingkatkan. Mereka menuntut pemerintah provinsi segera turun tangan ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan dan membuka dialog transparan demi menghindari gejolak yang lebih besar.
