Gresik, arekpantura.com – Penertiban kendaraan yang berada di jalur pantura, diwarnai dengan ketegangan. Laskar Pantura Deandels Bersatu menegaskan bahwa penertiban kendaraan dump truk di area parkir Ngawen bukan semata hasil tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik, melainkan hasil kerja bersama dengan dukungan masyarakat Pantura.
Ketua Laskar Pantura Deandels Bersatu, Mas Memet, menjelaskan kronologi penertiban yang sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan sopir truk.
“Ceritanya selepas kami dari tiga instansi — Dishub, Satlantas, dan Satpol PP — kami mampir ke TKP Ngawen. Di sana, petugas menyampaikan mendapat intimidasi dari para sopir. Bahkan ada yang sempat menantang duel,” ungkap Memet kepada ArekPantura, minggu (9/11/25).
Menurut Memet, para sopir sering tidak tertib dalam mengikuti aturan jam operasional. Biasanya, sekitar pukul 05.30 WIB, suara klakson kendaraan sudah riuh memaksa untuk keluar dari area parkir.
“Padahal sudah ada pengaturan jamnya. Maka pada Senin (3/11) sekitar pukul 04.00, kami ikut mengawal penertiban. Alhamdulillah, berjalan lancar tanpa kontra, dan sekitar pukul 06.00 kendaraan sudah keluar tertib,” jelasnya.
Namun, Memet menyayangkan munculnya pemberitaan yang seolah menyebut keberhasilan penertiban itu hanya dilakukan oleh Dishub.
Laskar Pantura Deandles Bersatu Tegaskan Janji Forkopimda Belum Ditepati
Sementara itu, Humas Aliansi Laskar Pantura Bersatu, Sabihin, menambahkan bahwa persoalan ini sudah disepakati bersama antara pengusaha angkutan galian C, batu bara, dan unsur Forkopimda pada 9 September 2025. Dalam kesepakatan itu, sopir wajib menggunakan penutup terpal dan mematuhi jam operasional.
“Sayangnya, kesepakatan itu seperti benda mati. Tiga instansi — Dishub, Satlantas, dan Satpol PP — belum tegas menegakkan aturan tersebut,” tegas Sabihin.
Ia menilai belum ada tindakan nyata dari pihak terkait, sehingga pihaknya menuntut adanya langkah serius dan transparan dari aparat maupun legislatif.
“Kami juga sudah bertemu Ketua DPRD Gresik yang berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait — pengusaha urukan, tambang, dan angkutan — untuk duduk bersama. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi,” ujarnya.
Sabihin pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan keresahan warga.
“Kami menunggu realisasi janji tersebut. Jangan sampai masyarakat Pantura harus turun ke Gresik kota untuk menagihnya. Harapan kami tetap satu — tegakkan aturan yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.
