Mojokerto, arekpantura.com – Menyusul aksi yang digelar kalangan mahasiswa beberapa waktu lalu, giliran warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Mojopahit Berdaulat turun ke jalan menyuarakan dukungan penuh terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi damai yang berlangsung Rabu (24/6) ini dihadiri ratusan peserta, didominasi kaum ibu, para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, petani, peternak, pedagang, serta pelaku usaha pendukung program.
Kegiatan diawali dengan orasi di depan Kantor Bupati yang membuat Jalan A Yani ditutup sementara. Berbagai spanduk dan poster dikibarkan dengan pesan antara lain “Lanjutkan MBG, Hukum Koruptor”, “MBG Membuka Lapangan Pekerjaan”, hingga ungkapan rasa syukur warga atas manfaat program tersebut.
Perwakilan Mitra MBG, Kristin, menyampaikan bahwa keberadaan program ini menjadi tumpuan mata pencaharian banyak pihak. “Jangan hentikan program ini. Di sini ada petani, pedagang, pelaku usaha kecil, semuanya menggantungkan harapan pada berjalannya MBG,” ujarnya.
BACA JUGA :
Penanggung Jawab Aksi, Defy Firman, menegaskan gerakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Meski menginginkan program tetap berjalan, warga juga berharap adanya perbaikan dan evaluasi agar nasib para tenaga pelaksana di lapangan semakin terjamin. Ia pun mengajak masyarakat menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan tetap menjaga persatuan.
Wakil Bupati Mojokerto, dr. M. Rizal Oktavian, turun menemui massa dan mengapresiasi pelaksanaan aksi yang tertib serta damai. Ia berjanji akan menyampaikan harapan masyarakat ini kepada pemerintah pusat agar program MBG terus berkembang dan semakin bermanfaat.
BACA JUGA :
“Saya mengajak kita semua tetap bersatu, berjiwa besar, dan saling merangkul demi mewujudkan cita‑cita Indonesia Emas,” pesan Rizal di hadapan para peserta aksi.
Sebelumnya, pada Senin (22/6), Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya juga menggelar unjuk rasa dengan delapan butir tuntutan, antara lain meminta penghentian sementara guna evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG dan program lain, penolakan penyempurnaan Undang‑Undang Kepolisian, serta penuntasan berbagai dugaan penyimpangan yang sedang menjadi sorotan publik.
