Lamongan, arekpantura.com – Ratusan guru dari berbagai lembaga pendidikan di Kecamatan Glagah dan sekitarnya menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, rabu siang (21/10/26).
Aksi tersebut merupakan bentuk respons atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Kepala Madrasah, M. Munir Thowil, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.
Aksi solidaritas ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari 36 lembaga pendidikan. Selain wujud solidaritas terhadap korban, para guru juga mendesak agar perkara tersebut diproses secara objektif dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tosari , Koordinasi aksi menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap tenaga pendidik merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan guru dan dosen. Untuk itu, insiden serupa tidak boleh terulang kembali di kemudian hari.
“Harapan kita tidak ada lagi kekerasan kepada guru-guru di Indonesia. Kami juga berharap bapak dan ibu wali murid bisa memahami persoalan ini, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Tosari.
Aksi damai ini turut melibatkan berbagai unsur organisasi dan lembaga pendidikan, di antaranya, Pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Lembaga Pendidikan Ma’arif Glagah, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kecamatan Glagah.
Dalam pernyataan sikapnya, para guru menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, mengecam tindakan kekerasan tersebut, serta menuntut pertanggungjawaban hukum yang tegas dari pihak pelaku.
Tosari, yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PKGMM) Jawa Timur, menyampaikan sejumlah poin tuntutan penting dari para guru yakni Proses Hukum Pidana dengan Penegakan disiplin internal militer tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.
Meminta kesatuan terkait untuk bersikap tegas dalam menegakkan hukum serta disiplin prajurit.
Perlindungan Korban ,Menolak segala bentuk tekanan terhadap korban, baik untuk mencabut laporan, mengubah keterangan, maupun menerima keputusan yang tidak sesuai kehendak korban.
Menurut Tosari, aksi damai ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan moril kepada korban, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat luas dan para wali murid. Hubungan antara orang tua murid dan tenaga pendidik diharapkan senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap persoalan tanpa melalui jalur kekerasan.
“Alhamdulillah aksi damai ini berlangsung lancar. Respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap aspirasi yang kami sampaikan juga sangat baik,” tambahnya.
Para guru berharap proses hukum atas kasus ini mampu menghadirkan kepastian serta keadilan bagi korban, sekaligus menjadi pencegahan agar kejadian serupa tidak menimpa tenaga pendidik lainnya di Indonesia.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami akan terus mengawal kasus ini. Jika nantinya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggelar aksi lanjutan,” pungkasnya.
